Wakil Ketua MPR RI, EE. Mangindaan, berjabat tangan dengan Marlis Markan, perwakilan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam acara kunjungan kerjanya ke daerah perbatasan Kepulauan Riau, Senin (11/12/2017).KOMPAS.COM/Aris Abdul Salam Wakil Ketua MPR RI, EE. Mangindaan, berjabat tangan dengan Marlis Markan, perwakilan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam acara kunjungan kerjanya ke daerah perbatasan Kepulauan Riau, Senin (11/12/2017).

Wakil Ketua MPR Merespon Aspirasi Reward Untuk Nelayan

Selasa, 12 Desember 2017 | 14:57 WIB

Dalam kunjungan kerja ke daerah perbatasan Kepulauan Riau, Senin (11/12/2017), Wakil Ketua MPR RI, EE. Mangindaan, tidak melewatkan kesempatan untuk mendengar dan menjawab aspirasi dari masyarakat. Salah satu aspirasi disampaikan Marlis Markan, perwakilan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Markan meminta agar pemerintah memberikan reward untuk para nelayan. Nelayan, menurutnya, sudah berjuang di laut. Oleh karena itu, dia ingin peran nelayan di wilayah kelautan Indonesia lebih diapresiasi.

Mangidaan merespon aspirasi Markan dan menitipkan ide tersebut agar ditampung oleh Pemda. Namun, Mangindaan juga mengatakan akan membawa aspirasi masyarakat ini ke pusat.

Selain itu, Mangindaan menilai perlu adanya kejelasan lebih lanjut terkait pemberian reward ini. "Kriteria yang meminta reward, klasifikasinya harus jelas," imbuh Mangindaan.

Permasalahan kesejahteraan masyarakat di area perbatasan memang merupakan salah satu perhatian Mangindaan saat ini. Masyarakat di kawasan tersebut perlu diberikan perhatian khusus demi menjaga keutuhan NKRI. (AAS)


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id